Bea Cukai Lhokseumawe dan TNI AL Tingkatkan Sinergi untuk Perkuat Pengawasan Laut Lhokseumawe

Kunjungan yang berlangsung di Markas Komando Lanal Lhokseumawe tersebut disambut langsung oleh Komandan Lanal Lhokseumawe, Kolonel (Mar.) Bondan Wahyu Adi, M.Tr.Opsla. Pertemuan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus koordinasi antarlembaga negara dalam menjaga wilayah perairan sebagai jalur strategis ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Kepala Bea Cukai Lhokseumawe, Agus Siswadi menyampaikan bahwa penguatan kerja sama ini tidak semata berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga pada perlindungan kepentingan publik.

Menurutnya, keberadaan Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Lhokseumawe diharapkan mampu memperkuat pengawasan laut secara terukur dan berkelanjutan, sehingga aktivitas kepabeanan dan cukai dapat berjalan tertib serta memberi rasa aman bagi masyarakat pesisir.

Komandan Lanal Lhokseumawe Kolonel (Mar.) Bondan Wahyu Adi menegaskan bahwa TNI AL memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga keamanan laut sebagai ruang hidup dan penghubung ekonomi masyarakat. Sinergi dengan Bea Cukai, menurutnya, menjadi bagian penting dalam memastikan laut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bondan juga menyampaikan kesiapan Lanal Lhokseumawe dalam mendukung pengawasan di wilayah laut dan pelabuhan, termasuk pelabuhan penyeberangan yang direncanakan akan beroperasi di masa mendatang, demi kelancaran mobilitas dan distribusi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala PSO Bea Cukai Lhokseumawe, Dafit Kasianto, menjelaskan bahwa PSO Lhokseumawe memiliki peran strategis dalam mendukung pengawasan laut Bea Cukai. Wilayah kerjanya mencakup Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, seluruh KPPBC di bawahnya, hingga wilayah Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara.

Sebagai unit baru, PSO Bea Cukai Lhokseumawe diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga ketertiban laut, mencegah peredaran barang ilegal, serta memastikan penerimaan negara berjalan sesuai ketentuan. Upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh, baik dari sisi keamanan, kepatuhan hukum, maupun keberlanjutan ekonomi.